Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, baru-baru ini memaparkan kehadiran Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online membuat kolaborasi antarlembaga menjadi semakin baik dan intens. Dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Mati Melarat Karena Judi,” Usman menegaskan bahwa penanganan judi online akan menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, holistik, dan konsisten. Hal ini merupakan hasil dari Surat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024.
Sebelum adanya keputusan tersebut, setiap kementerian dan lembaga cenderung bekerja secara mandiri dalam upaya anggota judi berani. Tidak hanya itu, mereka juga cenderung bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun, dengan hadirnya Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang diinisiasi oleh pemerintah, kolaborasi antarlembaga menjadi semakin baik dan intensif. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait dalam memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.
Salah satu keuntungan dari adanya kolaborasi antarlembaga ini adalah penanganan terhadap perjudian online menjadi lebih komprehensif. Dengan demikian, berbagai aspek terkait perjudian online dapat ditangani secara menyeluruh dan holistik. Selain itu, penanganannya juga menjadi lebih terintegrasi, di mana setiap lembaga dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini, Usman menegaskan bahwa dengan adanya Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online akan memastikan bahwa upaya pemberantasan judi online dilakukan secara konsisten, tanpa adanya tumpang tindih atau upaya silang antara berbagai lembaga terkait.
Meskipun kolaborasi antarlembaga ini memiliki banyak manfaat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Misalnya, mungkin saja terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan antara berbagai lembaga yang terlibat. Selain itu, masalah komunikasi dan koordinasi antarlembaga juga perlu terus ditingkatkan agar kolaborasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga kolaborasi ini agar tetap berjalan dengan baik.
Kolaborasi antarlembaga dalam pemberantasan perjudian online ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai lembaga, diharapkan penanganan terhadap judi online dapat semakin efektif dan efisien. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menjadi contoh bagi kasus-kasus lain yang membutuhkan kerjasama lintas sektor dan lembaga.
Kehadiran Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang diinisiasi oleh pemerintah merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya anggota judi online. Dengan adanya kolaborasi antarlembaga yang semakin baik dan intensif, diharapkan penanganan terhadap perjudian online dapat menjadi lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan semakin komprehensifnya penanganan ini, diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif perjudian online terhadap masyarakat serta menjaga keamanan dan pencurian di ranah digital.